“Pasar lnpres ini berada di pusat kota Bangkinang, maka hendaknya dibangun dengan dana APBD Kampar sepenuhnya, sungguh beruntung saudara-saudara kami yang pembangunannya dengan menggunakan dana APBD Kampar seperti Pasar Air Tiris, Pasar Kampar, Pasar Petapahan , Pasar Flamboyan, ironis kalau harus diserahkan kepada investor, serahkan saja tanggung jawab pengelolaan Pasar lnpres Bangkinang ini kepada lnstansi terkait yaitu Dinas Pasar dan Kebersihan Kampar, karena kami yakin Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pasar mampu mengelola Pasar lnpres ini menjadi lebih baik dari pada Pemerintah Kampar yang mempercayai pengelolaannya kepada pihak lnvestor”, kata, H Sabri Kepada Berita Terkini
“kami bukan menghalangi pembangunan, namun 700 pedagang menolak pembangunan dengan jasa investor itu sangat mengharapkan pembangunan pasar inpres Bangkinang dapat dilaksanakan dengan dana APBD Kabupaten Kampar, dana APBD Kampar khan banyak mencapai Rp1,7 Trilyun, mengapa dengan dana yang banyak itu tidak dapat dilaksanakan pembangunan pasar yang sudah jelas-jelas pembangunan itu langsung menyentuh dengan kebutuhan masyarakat pedagang”, jelas Sabri.
Sabri melanjutkan harapannya, “kami cemburu, jika pembangunan pasar lain bisa melalui dana APBD Kampar seperti pasar Air Tiris, pasr Kampar, pasar petapahan, lalu mengapa Pasar Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten tidak bisa menggunakan dana APBD Kampar”, katanya.
Bukankah pembangunan lain seperti pembangunan jembatan Air Tiris, jembatan Kuok, kantor Bupati, Kantor DPRD Kampar dan pembangunan Islamic center serta pembangunan trotoar jalan, pembangunan Masjid Raya dan pembangunan lainnya yang nilainya juga milyaran rupiah dapat menggunakan APBD Kampar dengan pola multiyears, mengapa pembangunan pasar ini tidak bisa”, tegasnya bertanya.
Ditambahkan Darwis, “kalau itu dipaksanakan oleh investor nanti saya khawatir nanti tidak akan ada yang mau membeli los atau kios tersebut sebab bagaimana bisa kami mendapatkan untung lagi, sedangkan untuk modal saja tidak bisa lagi”, jelasnya.
Pedagang sepatu, Ita juga menambahkan, umumnya pedagang Pasar Inpres Bangkinang bukan tidak setuju ibu kota Kabupaten Kampar yang ada di Bangkinang ini memiliki sebuah Plaza, hanya saja persoalan antar pedagang, investor dan pemdakab Kampar tidak menemui kesepakatan riil terhadap ukuran dan harga yang ditetapkan.
“kondisi ekonomi masyarakat Kampar tidak sama dengan perekonomian masyarakat yang ada di ibu kota Jakarta, di Bangkinang masih berdagang eceran dan sifatnya masih musiman yang hanya berharap uang dari petani sawit dan petani karet, jangan samakan Plaza Bangkinang dengan Plaza Mangga Dua Jakarta yang sudah termasuk pasar internasional, dimana orang belanja sekali belanja mencapai Rp10 juta sampai Rp30 juta karena itu pasar grosir”, sambung Ita.
Ita mempertanyakan, “Mengapa pemdakab Kampar memaksakan pembangunan PasarModern Bangkinang diserahkan dengan investor bukan dengan dana APBD Kampar?”, tanyanya.
Selain itu, para pedagang mengharapkan agar Luas Bangunan Ruko dan Kios kembali pada Luas Bangunan yang lama, dengan desain arsitektur terserah yang diinginkan oleh Pemerintah Kampar, tentunya dengan harga yang memihak kepada kalangan menengah ke bawah, serta tanpa campur tangan pihak lnvestor.
“ Kami mengharapkan agar Bapak Bupati Kampar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sebelum menyerahkan pembangunan dan pengelolaan Pasar lnpres Bangkinang kepada lnvestor selama 25 tahun. Kalau ini terjadi maka dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru berupa dampak sosial dan dampak politik. Apalagi pada pertemuan di pendopo atau balai Bupati Kampar pada tahun 2007, Bapak Bupati Kampar Burhanuddin Husin pemah bersumpah dan berjanji, yang isinya : Bahwa pada hari jum'at yang mulia ini, saya berjanji apabila tidak ada kesepakatan antara para Pedagang Pasar lnpres Bangkinang dengan pihak lnvestor, maka Pembangunan Pasar lnpres yang baru (Pasar Modern) tidak akan dibangun”, ucap para pedagang itu.
Para pedagang juga mengingatkan kepada Bupati Kampar, bahwa mereka tidak mau menjadi penonton di negeri/rumah sendiri, sebagaimana ungkapan para orang tua kita terdahulu "sudahlah awak yang membantang lapiok, awak suguhi pulo hidangan istimewa kepada orang lain, dan awak pulo yang menyapu imah (siso makanan). ini sangat merugikan.
Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar, H Alinafiah yang dikonfirmasi Ahad (23/1) kemarin mengatakan, “rencana pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) memang direncanakan minggu ketiga Januari 2011 ini, namun itu kemungkinan belum dapat dilaksanakan, kemungkinan dilaksanakan bulan Februari”, jelasnya seraya mengatakan bahwa dirinya belum dapat menjelaskan secara rinci karena baru saja dilantik menjadi Kadis.
Senada dengan itu Kepala Bidang Pasar, Fahri menyebutkan, “soal pembangunan pasar Bangkinang, belum ada kesepakatan masalah waktu, ukuran dan harga, dimana konsep investor harga kios pasar sebesar Rp12,5 juta per meter dan untuk los ikan dan sayur seharga Rp9 juta per meter”, jelasnya.
Untuk pedagang yang kurang mampu untuk membayar uang muka, pemdakab Kampar memberikan solusi kepada pedagang melalui kredit di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Sarimadu Bangkinang. Tentang waktu pelaksanaan yang menurut informasi sebelumnya seperti yang disampaikan Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM bahwa pembangunan pasar tidak akan dilaksanakan sebelum ada kesepakatan antar pedagang dengan investor, Fahri mengaku tidak dapat menjawabnya, “itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya”, tegas Fahri. (netty)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar