BANGKINANG-(MRC),Sekretaris DPD Partai Golkar Kampar, Drs Syafrizal MS.i menilai keinginan dua orang kader Golkar Kampar, Abu Nazar dan Bunyana yang sudah menyatakan mundur secara resmi dari kepengurusan Partai Golkar Kampar yang meminta Burhanuddin Husin dimusdalubkan tidak punya alasan kuat.
Menurut Syafrizal, mundurnya kedua pengurus partai adalah hak mereka dan tidak ada paksaan untuk masuk dan keluar dari partai Golkar. Namun, keinginan keduanya untuk memusdalubkan Burhanuddin Husin, kata Syafrizal tidak mempunyai alasan kuat dan tidak berdasar.
‘’Sebab untuk melakukan musdalub terhadap Ketua Partai Golkar Kampar, tidaklah mudah, itu harus berproses. Partai Golkar punya aturan, harus ada aturan-aturan yang dilanggarnya, apa yang dilanggar, aturan mana yang di tabrak pak Burhanuddin selaku Ketua Golkar Kampar,’’ kata Syafrizalkepada menitriau.com di Bangkinang Rabu (23/2).
Bahkan Syafrizal membantah penilaian keduanya terhadap Burhanuddin Husin yang menyebutkan pengambilan keputusan sering tendensius tanpa memperhatikan usulan pengurus partai dan rapat-rapat hanya sekedar formalitas.
Syafrizal juga membantah tuduhan Burhanudin Husin selaku Ketua DPD Golkar Kampar yang juga seorang Bupati, selama menjabat Bupati Kampar cendrung menggunakan jabatan untuk mengintervensi Lembaga DPRD sehingga DPRD tidak mampu lagi menjalankan fungsi kontrol.
“Saya dan teman-teman di dewan terutama Fraksi Golkar tidak merasa adanya intervensi dari Burhanuddin Husin. Bahkan Burhanuddin memberi keleluasaan terhadap fraksi untuk berfikir lebih maju dan dapat melakukan kritik yang membangun,’’ ujarnya.
Masalah lain, demikian menurut Syafrizal, bagaimana bisa DPRD Kampar diintervensi, sebab di DPRD Kampar ada 45 orang anggota. Anggota dewan, lanjut Syafrizal, bukan orang Golkar semua.
‘’Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, kalau tidak bisa diputuskan melalui voting dan semuanya berjalan melalui mekanisme dan aturan main yang berlaku. Kalau sifatnya konsultasi kepada induk organisasi parpol Golkar, wajar-wajar saja, Buranuddin selaku Ketua Golkar tidak pernah mengambil keputusan sepihak apalagi itu persoalan yang sangat krusial,’’ paparnya.
Syafrizal juga menyinggung kritikan soal status Burhanuddin Husin sebagai tersangka di KPK. Syafrizal mengaku tidak dapat berkomentar lebih jauh karena itu ranah hokum. Namun demikian, katanya, jika dikaitkan dengan masalah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) hal itu diatur dalam AD/ART.
‘’Namun status tersangka belum dapat dikatakan bersalah, satatus tersangka tidak dapat memberhentikannya, tidak ada aturannya, kecuali itu memang sudah ada keputusan tetap dari pengadilan atau sudah ada vonis yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Status tersangka itu merupakan azas praduga tak bersalah, tetapi belum dapat dihukum, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah,’’ ujarnya.
Kepemimpinan Burhanuddin sebagai Ketua Golkar Kampar, kata Syafrizal, sudah periode yang kedua.’’Sewaktu musdalub Golkar lalu, kalau memang merasa tidak cocok dipimpin oleh Burhanuddin mengapa mesti sekarang dinyatakan tidak cocok, mengapa tidak dari pertamanya,’’ kaat Syafrizal.
Ditegaskan Syafrizal, tuntutan untuk melakukan musdalub jelas tidak ada alas an.’’Tidak ada dasarnya, masalah apa, apa aturan yang dilanggar, aturan yang prinsipil yang dilanggar Burhanuddin itu tidak ada, ini lucu,’’ tukas Syafrizal.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Catur Sugeng menambahkan, pengunduran kader Golkar dari kepengurusan Golkar adalah hak masing-masing.
Namun sebagai kader Golkar yang baik, katanya, tidak perlu membuat statemen yang dapat memancing orang lain tidak senang, dalam berpolitik ini ada etika politik yang harus dijunjung tinggi, dan itu harus dipahami.
“Tidak sepantasnya kader yang mengundurkan diri membuat statemen yang macam-macam yang membuat orang tidak senang. Harus bisa menahan diri demi kepentingan partai ke depan,’’ tegasnya lagi. (netty)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar