BANGKINANG, -- Dibalik konflik pembangunan Plaza Bangkinang dilakukan investor yang ditolak oleh ratusan masyarakat pedagang, Mantan Bupati Kampar H Jefry Noer kena imbasnya bahkan diduga menjadi actor politisi para pedagang.
Tudingan itu disampaikan orang-orang yang pro investor dalam bahasa politis, Mendapat tudingan itu, Jefry Noer tertawa geli, bahkan Jefry balik bertanya “siapa yang mempolitisir siapa pula yang menzalimi rakyat, harusnya semua bias berfikir jernih”, ucapnya tertawa geli.
Jefry Noer menceritakan bahwa awalnya ia mendapat laporan pedagang yang sangat dekat dengannya yang mendatangi kediamannya, “saya mendapat laporan dari para pedagang yang sangat dekat dengan saya, mereka dating sambil menangis mengadukan nasib mereka”, ucap Jefry.
Lalu saya Tanya permasalahannya, mereka keberatan atas pembangunan pasar Inpres Bangkinang dibangun oleh investor, mereka menginginkan pembangunan pasar dibangun oleh pemdakab Kampar melalui dana APBD Kampar.
Jefry Noer mencoba menyelami apa yang diinginkan oleh pedagang yang mengadukan nasibnya itu, ternyata pedagang tidak menyanggupi karena menurut pedagang harga yang ditetapkan investor itu luar biasa tingginya, dimana yang tidak memiliki tapak untuk Blok A senilai Rp30 juta per meter dan yang punya tapak senilai Rp24 juta per meter dan harga termurah senilai Rp11,5 juta per meter.
Mendengar penjelasan pedagang itu, saya menanyakan kesanggupan para pedagang itu jika dibangun oleh investor, mereka mengaku tidak sanggup, “Para pedagang mengaku dating ke rumah saya karena menurut mereka saya adalah anggota DPRD Riau dapil Kampar dan juga mantan Bupati Kampar yang menurut mereka saya dulu semasa menjadi Bupati membangun Kampar dengan dana APBD untuk sejumlah proyek multiyears”, ucap Jefry.
Jefry Noer kembali menanyakan tentang berapa banyak pedagang yang menyetujui dan berapa banyak yang menolak dibangun oleh investor, “para pedagang mengaku yang tidak setuju dinganun dengan dana APBD itu hanya beberapa orang, dulu mereka menolak investor, namun mungkin sudah diiming-imingi dan mungkin juga sudah mendapatkan kedai gratis, maka mereka sekarang menyetujui investor”, jelas Jefry menirukan pengaduan pedagang tersebut kepadanya.
Para pedagang memberikan gambaran kepada saya dengan mencontohkan jika harga yang ditetapkan dengan luas kios 4 x 4 = 16 meter x Rp30 juta maka totalnya Rp480 juta belum ditambah pajak lagi, sedangkan harga Toko di Jl Datuk Tabano yang 3 lantai sudah hak milik dengan luasnya Rp300 meter hanya Rp450 juta, “ini sama dengan membunuh kami pak”, ujar pedagang itu kepada saya.
Saya selaku mantan Bupati Kampar yang juga anggota Komisi B DPRD Riau sangat terkejut dengan harga yang terlalu tinggi itu, dan merasa sangat tersentuh hati saya mendengar keluhan para pedagang tersebut, karena menurut saya pedagang pasar adalah orang yang teraniaya
Berdasarkan pengaduan pedagang inilah, lanjut Jefry maka ia mencoba menanyakan permasalahan ini dengan Ketua Assosiasi Pasar Syukri Ali waktu bertemu di Jakarta, agar dapat merenungkan kembali baik-baik terhadap nasib pedagang itu, saya meminta kepada Syukri Ali agar dapat membela pedagang itu, dan dapat memberikan perbandingan ke pasar di Rohul yang dibangun 3 lantai dengan dana APBD Kampar.
Menurut pandangan Jefry, “kalau saya disebut-sebut adalah orang yang ada di balik pedagang, ini adalah pandangan orang-orang yang tidak paham dengan nasib pedagang dan adalah pandangan orang-orang yang ingin menghancurkan pedagang sebab menurut saya ini bentuk penzaliman terhadap pedagang”, tukas Jefry.
Seharusnya saran Jefry, sebelum diputuskan dipanggil dulu para pedagang tersebut, jangan Cuma dipanggil pihak Asosiasi saja, “jangan bermain-main di balik izin prinsip, dibalik kepentingan penguasa, Undang-Undang saja jika ternyata tidak menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat harus direvisi, apapun yang dibuat seharusnya untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, kalau izin prinsip merugikan pedagang itu sama dengan tiup abu rokok (itu sangan mudah red)”, jelasnya seraya menyebutkan “hanya alqur’an dan hadist yang tidak bisa dirubah dan mengapa soal kamparicom saja bias dirubah”.
Menurut Jefry, fungsi pemerintah daerah itu adalah untuk kepentingan masyarakat melayani masyarakat, fungsi sosialnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat, toh pembangunn\an pasar itu untuk kepentingan masyarakat pedagang, bukan untuk kepentingan pemerintah, kalau pedagang menolak, mengapa dipaksakan juga dibangun?, Tanya Jefry lagi.
Sebenarnya apa tujuan pemerintah membangun pasar itu, fungsi pemerintah pelayan masyarakat, mensejahterakan rakyat, kalau ingin mencari untung jangan jadi pemerintah, jadi pengusaha saja, tidak ada gunanya pembangunan kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat atau hanya menyengsarakan masyarakat.
Saya minta kepada Tokoh-tokoh masyarakat, Bupati, DPRD Kampar dan birokrat Kampar lainnya agar berfikir jernih jangan berfikir politik kalau memang memikirkan nasib masyarakat,
“Saya menyampaikan kepada para pedagang kalau memang kalian sanggup, biar saja dikerjakan oleh investor, namun pedagang malah balik menyalahkan saya, dan saya dikatakan plin-plan”, ucap Jefry.
Jefry mengatakan, “saya semata-mata hanya membela pedagang, saya membela orang yang terzalimi, mendukung mana yang terbaik buat mereka, apa dasarnya pemerintah Kampar menyebutkan hanya dapat menggunakan 3% saja dana APBD Kampar dari satu kegiatan, “bicara itu harus punya dasar hokum, saya belum menemukan undang-undang, kepemn atau aturan lainnya tentang hal itu”, kata Jefry.
Jefry menilai ada sesuatu yang dipaksakan, saya jadi curiga, dimana hasil hearing dengan pedagang dengan DPRD ditunda 1 minggu dan dilanjutkan pada pertemuan kedua, DPRD Kampar kembali menghimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun, , namun tidak diindahkan kenyataannya sudah dibangun TPS berarti ada sesuatu apakah investor sudah mengeluarkan uang dan atau pihak pemerintah sudah menerima uang fee Allahu’alam”, ujar Jefry lagi.
Jefry menyarankan agar pemerintah jangan memaksakan kehendak, jangan sama kan Bangkinang dengan pekanbaru, yang hanya pasar musiman hari Rabu dan Minggu, Bangkinang Pekanbaru sangat jauh berbeda, harusnya dihitung klasifikasi masyarakat yang kaya, menengah ke bawah, atau yang menengah ke atas. Harus survey dulu.
Menurut Jefry, Idealnya di Bangkinang dibangun Pasar Tradisional Modern, jangan dibebankan kepada masyarakat maka harus dibangun dengan APBD, “kalau dibangun juga dengan investor maka tidak akan pernah ada titik temunya, karena investor hanya cari untung sementara pemerintah berfungsi mensejahterakan dan melayani kepentingan masyarakat, tegas Jefry lagi.
Jefry menilai adanya demo tandingan beberapa hari lalu, itu aneh, sebab kepentingan pedagang pasar, orang lain yang demodan berbicara, ada kontraktor, ada tukang becak, ada pedagang air tiris dan orang-orang diluar pedagang bangkinang, “jangan ajari masyarakat dengan hal-hal yang tidak benar, jangan pejabat mengadu domba masyarakat”, pinta Jefry. (***). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar